Please disable Adblock!
Kamis, 05 April 2018
Selasa, 07 Februari 2017
Bangga Tagana Sumsel Punya Markas Komando
PALEMBANG – Markas Komando (Mako) Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sumatera Selatan telah diresmikan, Selasa (22/11/2016). Selain peresmian Mako Tagana Sumsel juga sekaligus diadakan pisah sambut Kepala Dinas Sosial dari Apriyadi Mahmud yang kini bertugas di Musi Banyuasin kepada Belman Kormuda yang kini menjabat Plt Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan.
Mantan Kepala Dinas Sosial Sumsel Apriyadi Mahmud mengatakan kedepan Tagana Sumsel harus lebih baik dalam merespon soal kebencanaan di Sumatera Selatan apalagi sudah ada Mako Tagana Sumsel yang terintegrasi dengan Kantor Dinas Sosial Sumsel. "Saya yakin dengan adanya kantor Tagana akan membuat personil tagana semakin bangga", ujarnya.
Pihaknya juga berharap agar Plt Kepala Dinas Sosial yang dijabat oleh Belman Kormuda dapat meneruskan program-program yang sudah ada. "Kekurangan dalam program harus dibenahi," katanya.
Sementara, Plt Kadis Sosial Sumsel Belman mengatakan siap melanjutkan dan memperbaiki program-program yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan oleh Apriyadi.
Dalam acara ini juga berlangsung haru dimana para pegawai atau PNS Dinas Sosial Sumsel menyalami dan melepas Apriyadi yang kini telah menjabat Staf Ahli Keuangan Pemkab Musi Banyuasin.
Dewan Pendidikan Lamongan Dukung LKS Dihapus
LAMONGAN – Ketua Dewan Pendidikan Lamongan (DPL), R. Chusnu Yuli Setyo, mendukung program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi untuk menghapus Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah.
“Banyak laporan orang tua ke Dewan Pendidikan yang menyatakan keberatan atas tingginya harga LKS di sekolah dasar di Lamongan," ujar Chusnu usai menghadiri acara pembinaan Mendikbud dalam Rakor Implementasi Kurikulum 2013 di LPMP Jawa Timur, Senin (21/11/2016) kemarin.
Alasannya, sambung dia, sekolah sudah mendapat dana BOS yang bisa diperuntukkan untuk membeli buku pegangan siswa. Seharusnya dalam tiga tahun buku pegangan siswa ini sudah tuntas. Banyak buku Kurikulum 2013 yang bermutu dan harganya sangat terjangkau.
Dinas pendidikan harus meminta laporan sekolah mana saja yang sampa sekarang belum mempunyai buku pegangan siswa. Kalau belum punya, pemerintah memberi subsidi sekolah tersebut agar segera terpenuhi kebutuhan siswa. Disamping itu banyak keluhan dari orang tua yang keberatan harga LKS di SD di Lamongan yang terlalu mahal dibanding harga LKS di pasaran.
"Saya pernah menjadi penulis buku LKS. Jadi saya tahu kalau ada LKS dijual Rp8.000 ke atas, itu sudah dapat untung banyak. Kalau ada LKS yang harganya sampai Rp 20.000, saya jadi ingin tahu bagaimana bentuk LKS-nya, sehingga harganya sangat mahal seperti itu. Menyamai harga buku pegangan K-13. Kalau seperti ini program Mendikbud perlu didukung dan segera dilaksanakan di Lamongan," ucapnya.
Terlebih, tambah Chusnu, Mendikbud Muhajir Effendi sudah mengetahui permainan penjualan dan penggunaan di sekolah hingga Dinas Pendidikan (Disdik).
Untuk di ketahui, Mendikbud Muhajir Effendi, memerintahkan LKS dihapus dan tidak digunakan lagi di sekolah-sekolah. “Murid jangan lagi diberi beban tambahan di rumah. Jangan ada lagi LKS. LKS dihapus," katanya saat memberi materi pembukaan Rakor dan Evaluasi Hasil Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di LPMP Jawa Timur.
Menurut Muhajir, LKS tak hanya membebani siswa, namun dari sisi harga juga membebani orang tua murid. "LKS itu harganya rata-rata Rp20.000, kali 11 pelajaran, sudah Rp120.000, yang harus dibayar orang tua," ucapnya.
Menurutnya, apabila LKS dihapus, maka akan bisa menghemat dana yang harus dikeluarkan orang tua murid. "Kalau di satu sekolah saja itu sedikit jumlahnya. Tapi kalau seluruh Indonesia, akan besar dana yang bisa dihemat (kalau dihapus, res)," ujarnya.
Lebih jauh, kata Muhajir, adanya LKS banyak guru yang hanya mengajar materi sesuai LKS, menyuruh siswa mengerjakan soal yang ada di LKS. "Padahal tugas guru adalah membuat soal. Ini tugasnya tergantikan oleh LKS. Siswa diberi PR dari LKS. Kalau siswanya tidak bisa, ibunya yang mengerjakan LKS. Permainan LKS akan saya ungkap. Saya tahu semuanya," tuturnya.
Sementara Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kemendibud, di acara yang sama dengan Mendikbud, menjelaskan bahwa dana fungsi pendidikan untuk alokasi Tunjangan Profesi Pendidik itu sangat besar yaitu sekitar 77 triliun. Itulah sebabnya ia meminta guru untuk bersyukur dan tidak henti-hentinya untuk selalu belajar meningkatkan kompetensinya.
Dewan Pendidikan Dukung Transaksi Non-tunai BOS
LAMONGAN – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengetahui banyaknya kebocoran penggunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah) di sekolah-sekolah.
Dana yang seharusnya dibelanjakan untuk 13 komponen, namun ternyata banyak juga yang dibelanjakan "di bawah meja". Ada transaksi yang dibayarkan, tetapi tidak bisa di SPJ-kan. Atas dasar itu, Mendikbud Muhajir Effendy akan mengeluarkan program sistem transaksi non-tunai untuk pembelajaan dana BOS.
“Sekarang sedang digodok program gerakan transaksi non-tunai untuk pembelanjaan dengan dana BOS. Nantinya belanja atau pembelian di toko harus belanja dengan transfer atau non tunai," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi.
"Rencana ini akan diputuskan bulan desember besok dan sudah diuji cobakan pada tahun ajaran 2017/2018,” ucap melanjutkan dalam pembukaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2016 pada hari Senin, (21/112016) kemarin.
Lebih lanjut, Didik menegaskan bahwa program transaksi non-tunai dan pembayaran di atas meja akan dimulai tahun pelajaran 2017/2018 di sekolah-sekolah pilot project. Katanya, dengan demikian sekolah akan melaksanakan e-budgetting, e-payment, dan e-accounting.
Berkenaan dengan program Mendikbud itu, Dewan Pendidikan Lamongan (DPL), melihat program tersebut patut untuk didukung. Sebab, bisa menutup penyimpangan, manipulasi, dan mark-up saat belanja barang.
“Transaksi non tunai memungkinkan untuk melihat kesamaan harga barang di toko dan bukti transfer, memudahkan auditor untuk mengecek honor narasumber yang datang ke sekolah melalui rekening koran bank, dan memudahkan untuk menghitung pajak karena akan tercatat di NPWP penjual dan pembeli," ujar Ketua DPL, R. Chusnu Yuli Setyo.
Ia mengatakan, jika sistem tersebut berjalan, maka semua transaksi akan dilaksanakan di atas meja. "Jadi akan jelas transaksinya, jelas penerimanya dan jelas penggunaannya," ucap Chusnu kepada TIMES Indonesia setelah mengikuti pembukaan Rakor Implementasi K13 di LPMP Jawa Timur.
Menurut Chusnu, dana di luar BOS juga seharusnya menggunakan transaksi non-tunai. "Kalau ada permohonan bantuan dana untuk kegiatan di luar kegiatan sekolah atau kalau ada tamu ke sekolah minta bantuan dana, sekolah harus mengirimnya lewat rekening resmi lembaga, bukan perorangan," katanya menjelaskan.
Di era literasi digital ini, ditambahkannya, sudah waktunya akuntabilitas publik penggunakan dana BOS dilakukan dengan e-budget (e-penganggaran) dan e-payment (e-pembayaran), e-accounting (e-pelaporan).
"E-accounting sudah dilaksanakan lebih dahulu. Tinggal e-budget dan e-payment," tuturnya menjelaskan Chusnu.
Jelajah Alam Melejitkan Prestasi Hizbul Wathan dan PMR
PURBALINGGA – Pandu Hizbul Wathan (HW) dan Palang Merah Remaja (PMR) SMK Muhammadiyah Bobotsari mengadakan acara bersama Uji Kecakapan dan Jelajah Alam. Area Gunung Gadjah kaki Gunung Slamet Karangreja Purbalingga dipilih sebagai lokasi.
Kegiatan ini mengambil tema "Meningkatkan Prestasi dan Persatuan Anggota HW dan PMR".
Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 November 2016 itu bertujuan untuk meningkatkan semangat berprestasi dan kekompakan anggota HW dan PMR SMK Muhamnadiyah Bobotsari. Ada 46 siswa siswi anggota HW dan PMR yang ikut kegiatan ini.
Pada hari pertama acara ini diawali dengan acara pembukaan dan pemaparan materi pembekalan seputar penjelajahan guna membekali para siswa sebelum melakukan jelajah alam sepanjang kurang lebih 5 km.
Furin Nurdianto, S.Pd, selaku Pembina HW SMKMU BBS berpesan, peserta jelajah harus kompak dalam perjalanan, solidaritas antar teman, dan tentunya harus waspada dan hati2 dalam perjalanan. "Menjaga etika perjalanan dan ramah terhadap alam adalah kunci keselamatan, maka peganglah etika itu," kata dia.
Kemudian pada sambutan berikutnya, Sarwan, S.Kom, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan memberikan sambutannya bahwa, prestasi tidak hanya di raih dalam hal akademis, keikutsertaan dan keaktifan dalam kegiatan ekstra kurikuler adalah ptestasi yang kadang tidak di raih oleh siswa yang lainnya, maka beristiqomahlah dalam aktif menghidupkan ekstra sekolah di SMK Muhammadiyah Bobotsari.
"Saling bersinergi antar kegiatan ekstrakurikuler siswa adalah sangat diperlukan untuk melejitkan prestasi sekolah dan siswa", tegasnya kemudian.
"Kegiatan ini sudah lama direncanakan, selain untuk meningkatkan kekompakan dalam berorganisasi ekstrakurikuler HW dan PMR, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kecintaan kita pada alam ciptaan Allah SWT", ungkap Rakanda Rikza salaj seorang siswa dalam sela kegiatannya.
Sedangkan tes kecakapan dilaksanakan dalam perjalanan penjelajahan, terdapat pos pemberhentian untuk istirahat sejenak, setelah itu para siswa pandu HW dan anggota PMR diuji beberapa tes kecakapan, sehingga sampai puncak "Gunung Gadjah" tadi para peserta yang dinyatakan lulus tes disematkan bagi mereka pin kecakapan HW dan PMR. Selain merasakan kepuasan dapat sampai di puncak, mereka juga mendapatkan kebanggaan karna telah memperoleh kecakapan.
Pengukuhan SWI Kabupaten Probolinggo
PROBOLINGGO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang yang dipimpin oleh Indra Krisna menggelar acara pengukuhan Satgas Waspada Investasi (SWI) di Pendopo Kabupaten Probolinggo. Acara ini ditujukan ntuk menangani permasalahan investasi ilegal yang selama ini sudah meresahkan masyarakat.
Kegiatan pengukuhan Satgas Waspada Investasi (SWI) ini di hadiri oleh Bupati Probolinggo Hj.P. Tantriana Sari SE di dampingi oleh segenap Anggota Forkopida Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Moh Nawi dan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, dan di hadiri pula oleh Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan RI Anggar B. Nuraini.
Pengukuhan Satgas Waspada Investasi ini juga di Ikuti oleh seluruh kepala SKPD Kabupaten Probolinggo beserta para peserta yang menjadi Tim Satgas Waspada Investasi (SWI) Kabupaten Probolinggo dan seluruh Instansi di lingkungan Probolinggo.
kegiatan yang telah di gelar oleh Kabupaten/Kota se Jatim ini di kabupaten Probolinggo merupakan kegiatan yang ke-35 dalam Pembentukan Satgas Waspada Investasi Daerah merupakan kelanjutan dari kesepakatan kerjasama antara OJK dengan enam kementrian dan lembaga seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Kementrian Perdagangan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Koperasi dan UKM serta BKPM pada tanggal 21 Juni 2016 lalu.
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari SE menjelaskan bahwa keberadaan Satgas Waspada Investasi diharapkan mampu menangani permasalahan investasi ilegal yang selama ini sudah meresahkan masyarakat, dan terbentuknya Satgas Waspada Investasi di Kabupaten Probolinggo untuk penanganan permasalahan investasi ilegal akan menjadi lebih komprehensif, Sehingga menjadi lebih efektif dan dapat menghindarkan masyarakat dari kerugian akibat berinvestasi pada perusahaan/pihak yang tidak bertanggung jawab.
Anggar B. Nuraini menyatakan bahwa tujuan dari kesepakatan bersama ini untuk meningkatkan Koordinasi dan komitmen dalam mencegah kerugian masyarakat, sehingga dengan terbentuknya tim kerja Satgas Waspada Investasi juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satgas di daerah yang tugas pokoknya adalah pencegahan maupun penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan Investasi.
Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang tim kerja Satgas Pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang Perhimpunan dana masyarakat an pengelolaan investasi di Kabupaten Probolinggo terdiri dari Ketua OJK Malang, Sekretaris yakni Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Malang.
Sedangkan dalam keanggotaan meliputi dari anggota Kantor OJK Malang, Anggota Polres Probolinggo, Polresta Probolinggo, Kajari Kabupaten Probolinggo, kemenag Kabupaten Probolinggo, Disperindag Kabupaten Probolinggo, Dinas Koperasi dan UKM, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan, Satpol PP, dan Bagian Kominfo Setda Kabupaten Probolinggo.
Orientasi Peserta BTQ di Bandung
BANDUNG – Untuk memberikan pembekalan bagi mahasiswa mengenai penguatan kelembagaan, PPPA Daarul Qur'an mengadakan Orientasi peserta Beasista Tahfizh Quran (BTQ) for Leaders PPPA Daarul Quran, Minggu (201/11/2016) lalu.
Ustad Dadan, sebagai Fasilitator Program BTQ wilayah Jawa Barat berkata, "tujuan dari diselenggarakan pertemuan ini adalah untuk memberikan pembekalan bagi mahasiswa mengenai penguatan kelembagaan PPPA Daarul Quran".
Peserta mendapat kesempatan untuk mendengarkan pemaparan langsung dari Direktur Eksekutif PPPA Daarul Qur'an, Darmawan Eko Setiadi. Dalam materi yang disampaikannya, ia menjelaskan mengenai kelemembagaan Daarul Quran.
"Saya menaruh harapan besar kepada mahasiswa selaku agen perubahan untuk gerakan dakwah Quran di ranah Kampus," ucap Darmawan.
Tak tertinggal dirinya pun memberikan perbekalan kepada mahasiswa. Diantaranya, agar mereka tidak hanya fokus dalam study, melainkan manfaatkan momen ini pula sebagai kesempatan berjuang di dunia dakwah.
Kepala Cabang PPPA Daarul Quran Bandung, Ustad Eron Azhari menyerukan kepada peserta orientasi BTQ supaya menjadikan beasiswa ini sebagai peluang untuk meraih kebaikan dengan berpartisiapsi dalam gerkaan dakwah Daarul Quran.
Diharapkan, seluruh peserta memahami product knowledge PPPA Daarul Quran. Sehingga, dapat segera merapat dan turut andil dalam roda perjuangan dakwah Qur'an.
Langganan:
Postingan (Atom)